.

Di dalam kendaraan menuju pulang, berbagai bahan diskusi masih berkecamuk di benak saya. Salah satunya, yang menarik, adalah kesalahan paradigma yang selama ini dianut oleh kita semua. Masih terngiang di telinga saya, sahabat saya berkata, “Selama ini kita banyak yang salah dalam mempersepsikan pikiran. Contohnya adalah soal label halal. Padahal yang seharusnya adalah label haram. Indonesia adalah negeri Muslim terbesar dunia, sudah seharusnya semua makanan atau produk yang ada di negeri ini memenuhi syarat kehalalan. Jadi, yang perlu ditempeli atau dilabeli adalah produk-produk yang haram dengan label haram.” 

Saya dan tuan rumah sempat terhenyak. Baru sadar dengan kesalahan persepsi ini. Walau kelihatan sepele namun sangat prinsipil dan sangat penting untuk diubah. Memang, yang seharusnya dikasih label adalah makanan atau produk yang haram, dengan label “Haram”. 

Saya ingat, beberapa supermarket besar sudah menerapkan hal ini. Di deretan rak-rak yang menjajakan makanan, ada rak khusus yang dilabeli “Mengandung Babi”. Jadi, dengan sendirinya kita yang Muslim ini mengetahui jika makanan yang ditempatkan di sana adalah haram. Sudah seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menyadari kesalahan persepsi ini. Akuilah dengan ksatria, kita selama ini salah dengan persepsi label halal. Jika kita meributkan perlu tidaknya label halal, maka secara tanpa sadar, kita seolah mengakui jika makanan yang beredar diluaran secara defaultnya adalah haram. Ini berbahaya mengingat kiat ini negeri Muslim terbesar dunia. Lain halnya jika kita negeri kafir. 

Sebagai negeri Muslim maka default seluruh produk dan makanan yang beredar di negeri ini haruslah memang memenuhi standar kehalalan. Jika ada produk atau makanan yang diproduksi bukan untuk umat Islam dan mengandung bahan-bahan yang haram bagi umat Islam, maka produk itulah yang harusnya mencantumkan label HARAM. Bukan sebaliknya. 

Kesalahan persepsi ini bisa jadi disebabkan kekhilafan pejabat-pejabat kita. Mudah-mudahan, kesalahan persepsi ini bukan disebabkan unsur kesengajaan, karena bisa jadi memproduksi label halal berserta sertifikat untuk label halalnya akan lebih jauh lebih menguntungkan secara materil, ketimbang memproduksi label haram yang jelas jauh lebih sedikit itemnya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat terkait dengan hal ini tidak mendahulukan pendekatan “Imanuhum fi Proyekihim”, mendahulukan proyek ketimbang kemashlahatan umat. Amien.

TAK dapat dimungkiri lagi, perbankan dengan prinsip syariah atau kini dikenal sebagai perbankan syariah berangkat dari ajaran Islam yang tidak memperkenankan bunga atau riba. Islam pun tidak memperbolehkan umatnya "menghasilkan uang dari uang". Uang cuma media pertukaran. Uang bukanlah komoditas.  

Berangkat dari satu dari sekian prinsip Islam itulah, perbankan syariah lahir. Mesir tercatat sebagai negara asal perbankan syariah, pada 45 tahun silam. Uniknya, perbankan syariah di negeri itu tidak menggunakan embel-embel Islam. Pasalnya, ada kekhawatiran dari pengelola terhadap sikap rezim berkuasa. Pengelola perbankan syariah khawatir jika diberi unsur Islam tersebut, rezim bakal menuduh perbankan syariah sebagai gerakan fundamentalis.

Ahmad El Najjar, sang perintis, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada  1963. Eksperimen ini berlangsung hingga 1967.

Dalam jangka waktu itu sudah sembilan bank berdiri dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank dengan ciri khas tidak memungut maupun menerima bunga ini sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk kemitraan dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Lalu, di Mesir juga pada 1971, Nasir Social bank berdiri. Bank tersebut mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Kendati begitu, dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariah Islam.

Selanjutnya, Islamic Development Bank (IDB)  berdiri pada 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Kegiatan utama IDB sebagai bank antarpemerintah adalah menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Berlanjut pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul di berbagai negara. Di Timur Tengah, antara lain, berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979).

Lalu, Asia-Pasifik, tepatnya di Filipina, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden. Di Negeri Jiran, Malaysia, pada 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun.

Prediksi McKinsey 2008 yang dikutip dari buku Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah menunjukkan pada 2006, pasar perbankan syariah global pada 2006 berada pada angka 0,75 miliar dollar AS. Angka ini bakal menyentuh 1 miliar dollar AS pada 2010.

Pembiayaan bank syariah pun saat ini menyentuh banyak bidang. Selain infrastruktur, pembiayaan juga sudah merambah ke transportasi. Maskapai penerbangan Emirates misalnya, tahun ini, memanfaatkan pembiayaan syariah sebesar 265 juta dollar AS dari Noor Islamic Banking untuk pembelian dua pesawat Boeing 777-300 terbarunya pada September 2008.

Maka, dari raihan prestasi seperti itu, perbankan syariah memang sudah mendunia. Bahkan, bank syariah menjadi lazim. Spiritnya tetap seperti dulu, berbagi laba tanpa riba. (Josephus Primus)

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/03/09174265/berbagi.laba.tanpa.riba

MENURUT catatan yang diperoleh dari Bank Indonesia, ada 20 istilah yang biasanya dipakai dalam perbankan syariah.

Akad
Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Misalnya, akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.

Mudharabah
Akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibulmal) dengan pengelola (mudharib). Pada saat awal, bagi hasil atau nisbah disepakati. Sedangkan, kerugian ditanggung pemilik modal.

Musyarakah
Akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu. Sedangkan, pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan. Sedangkan, selebihnya dibiayai oleh nasabah.

Distribusi Bagi Hasil
Pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (revenue) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.

Nisbah
Porsi bagi hasil antara nasabah dan bank atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Bai'almuthlaq
Jual beli biasa yaitu penukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat ukur. Bai'almuthlaq dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan kantor (fixed assets). Jual beli seperti ini menjiwai semua produk yang didasarkan pada transaksi jual beli.

Sharf
Jual beli mata uang asing yang saling berbeda seperti rupiah dengan dollar, dollar dengan yen. Sharf dilakukan dalam bentuk bank notes dan transfer, menggunakan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi.

Muqayyad
Jual beli dengan pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang atau barter. Jual beli semacam ini dilakukan sebagai jalan keluar bagi ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing (valas).

Murabahah
Akad jual beli tempat harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang juga dijelaskan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau mencicil atau sekaligus.

Salam
Jual beli dengan cara pemesanan. Pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Lalu, barang dikirim kemudian.

Salam biasanya dipergunakan untuk produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu. Sedangkan, nasabah menggunakan uang itu sebagai modal untuk mengelola pertaniannya.

Istishna'
Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Sedangkan, pola pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang).

Mudharabah Muqayyadah
Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (shahibumal) dengan pengelola (mudharib). Nisbah atau bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Sedangkan, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi bank syariah, hal ini disebut special investment.
 
Musyarakah Mutanaqisah
Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang. Lalu, salah satu pihak membeli bagian pihak lain secara bertahap.

Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil. Sedangkan, usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.

Wadi'ah
Akad yang terjadi antara dua pihak. Pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro.

Wakalah
Akad perwakilan antara satu pihak kepada pihak lainnya. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit (L/C) atas pembelian barang di luar negeri atau penerusan permintaan.

Ijarah
Aka sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Sehingga, pada akhir masa perjanjian, penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu, biasanya ijarah dinamai "al ijarah waliqina" atau "al ijarah alMuntahia Bittamilik".

Kafalah
Akad jaminan satu pihak kepada kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan, biasanya, digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (performance bond), partisipasi dalam tender (tender bond), atau pembayaran lebih dulu (advance payment bond).

Hawalah
Akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah, diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post date check namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Rahn
Akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan uang sebagai penggantinya. Akad ini digunakan sebagai sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

Qard
Pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/03/09230232/Istilah.Perbankan.Syariah